KPK Segera Usut Tuntas Masalah Korupsi dan Pelanggaran Penggunaan APBD di Kab.Rote Ndao

INDONESIASATU.CO.ID:

Jakarta - Adanya dugaan korupsi dan penggunaan APBN dana desa maupun pengelolaan pemerintahan di Rote Ndao,NTT yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat Lembaga Amanat Nasional Rakyat Nusantara (Antra RI) pada 14 September 2018 melakukan aksi damai yang di mulai di depan Mabes Polri, Istana Negara dan aksi berakhir di depan gedung KPK.

Antra RI bersama-sama masyarakat Rote Ndao menuntut kepada DPRD, Polisi, Jaksa dan KPK RI untuk bertindak tegas sesuai tupoksi masing-masing kepada Oknum-oknum penyelenggar negara di Kab. Rote Ndok maupun pihak-pihak lainnya yang diduga melakukan korupsi dan mengunakan APBD sebesar Rp 52.177.176.977,-.

Kepada teman-teman saya yang berada di KPK tolong tunjukan wajahmu kepada kami dan sekaligus mendengarkan aspirasi orang Rote di tempat ini, kata Opa Jappy selaku tokoh sekaligus Aktivis Rote Ndao pada saat berorasi di depan halaman gedung KPK RI, Jakarta, Jumat(14/9)sore.

Kami datang kesini bukan tanpa bukti tetapi ada setumpuk bukti yang sudah diberikan kepada kalian (KPK) tetapi sampai saat ini hasilnya masih nol atau tidak ada, tegas Opa.

Jika kalian diatas sana hanya diam saja berarti sama saja membiarkan masyarakat Rote Ndao tertindas dan hancur karena sudah membiarkan adanya korupsi di pulau Rote, tegasnya kembali.

Korupsi yang terjadi di pulau kami ini hanya hal merusakkan masa depan pulau Rote oleh karena itu kita tidak akan membiarkan pulau Rote seperti ini terus, ungkap Oppa.

Antra RI menuntut agar kasus ini ditangan langsung oleh KPK karena tanah milik Oehandi telah di catat sebagai aset Pemda Rote Ndao sehinga timbul hutang kepada pemilik tanah yaitu Drs. Leonard Haning,M.M yang merupakan bupati Rote Ndao saat ini, sehingga pencairan dana Rp 7,4 Milyar yang tidak ada nomenklatur dalam APBN akan mengganggu proses pembangunan di Rote Ndao karena mengorbankan program lainnya yang ada dananya akan terampil untuk membayar tanah milik bupati (sesuai Rekomendasi BPK RI).

Antra RI bersama-sama masyarakat Rote Ndao menuntut berbagai proyek yang saat ini sudah menjadi sampah/tidak bermanfaat karena tidak dapat dipakai untuk kepentingan masyarakat dan proyek ini di duga hanya untuk mendapatkan fee bagi kepentingan penguasa.

Proyek-proyek tersebut antara lain; pembangunan PLTU bernilai ratusan milyar di Rote Tengah, pengadaan kapal ikan yang saat ini kapalnya sudah rusak di marina, pustu dibangun berbagai desa tapi mayoritas sudah dihuni oleh binatang karena tidak dimanfaatkan, pembangunan pasar proyek modern di Touiu yang tidak di manfaatkan dan masih banyak lagi proyek-proyek yang mengunakan dana desa tidak sesuai RAB.

Diduga penjabat kepala desa yang ditunjuk menjadi penjabat kepala desa jumlahnya lebih kurang 70 desa dari total 120 desa termasuk desa pemekaraan, kondisi ini menciptakan kehidupan politik tidak sehat terutama dalam kompetisi politik (Pilkada) karena sangat menguntungkan kubu pertahanan. Karena kepala desa yang ditunjuk bupati diduga menggerakkan masyarakat untuk memilih istrinya menjadi bupati menggantikan dirinya dalam melanggengkan kekuasaan dinasti di Kab.Rote Ndao.

Kami sudah bertemu di dalam dan kami berharap pimpinan KPK dan komisioner KPU agar mampu melihat dan memahami karena kami sudah sepakat untuk menindak tegas para koruptor di saat yang bersamaan agar oknum-oknum KPK yang mencoba menghalangi untuk melakukan tindakan menghambat pemberantasan korupsi untuk dapat segera ditindak, ujar Paulus Henuk,S.H selaku Kadis Hukum dan Advokasi sekaligus penanggung jawab Aksi pada memberikan orasi sesuai bertemu orang dari KPK.

Kami ingin pernyataan sikap yang sudah kami sampaikan dapat ditindak lanjuti karena sudah sejak 2013 kami melaporkan berbagai tindakan korupsi tetapi sampai saat ini masih belum mendapatkan yang sesuai harapan kami, pinta Paulus.

Antra RI bersama-sama masyarakat Rote Ndao menolak tegas untuk di pimpin oleh Bupati yang diduga menggunakan ijazah palsu dalam meraih kekuasaan oleh karena itu para pihak penegak hukum harus segera tuntaskan berbagai masalah ini dan masalah lainnya yang terjadi di Kab.Rote Ndao. (RK)

  • Whatsapp

Index Berita