Kementerian Keuangan Laporkan Hasil Realisasi APBN-P 2017

INDONESIASATU.CO.ID , JAKARTA ; Kementerian Keuangan melaporkan realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 dengan capaian defisit 2,57 persen. Hal itu masih lebih rendah dari batas maksimal defisit di APBN-P 2017 yang sebesar 2,92 persen.

Realisasi APBNP 2017 menunjukkan kembali kepada momentum peran APBN sebagai instrumen pembangunan yang kredibel, efektif dan efisien. Penerimaan perpajakan kembali mencapai angka realisasi diatas 90%, bahkan realisasi PPN/PPnBM dan kepabeanan dan cukai tumbuh sangat tinggi hingga mencapai diatas 100% dari yang ditargetkan dalam APBNP.

"Demikian juga dengan keseimbangan primer yang menunjukkan adanya tren yang terus kita kendalikan. Jumlah keseimbangan primer kita Rp 129,3 triliun. Jauh lebih kecil dari APBN-P yang sebesar Rp 178 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (2/1).

Menkeu mengatakan, realisasi kinerja APBN menunjukkan capaian positif. Ia merinci, pendapatan negara mencapai Rp 1.655,8 triliun atau mencapai 95,4 persen dari target APBN-P 2017. Sementara, belanja negara mencapai Rp 2.001,6 triliun atau 93,8 persen dari target APBN-P 2017.

Penerimaan perpajakan 2017 mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91 persen dari target APBN-P 2017. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,3 persen dibandingkan 2016. Salah satu hal yang disoroti Sri Mulyani adalah penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp 192,3 triliun atau 101,7 persen dari target.

"Ini pertama kali terjadi sejak tiga tahun terakhir. 2015 hanya 92,21 persen dan 2016 hanya 97,3 persen," ujarnya.

Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melebihi target APBN-P 2017 dengan capaian sebesar Rp 308,4 triliun atau 118,5 persen dari target.

"Hal ini terutama didorong oleh penerimaan komoditas minyak dan batu bara, laba BUMN yang meningkat, dan Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan penerimaan yang lebih baik," ujarnya.

Selain itu, dari sisi belanja negara, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mencatat realisasi belanja modal pemerintah mencapai 92,8 persen atau sebesar Rp 208,4 triliun. Hal itu lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada 2016 yang hanya sebesar 82 persen atau sebesar Rp 169,5 triliun. Hal itu, menurutnya, menunjukkan penyerapan dan eksekusi belanja yang jauh lebih baik.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.259,6 triliun atau terealisasi sebesar 92,1 persen dari target APBN-P 2017. "Dalam bidang infrastruktur, dana tersebut telah menghasilkan pembangunan jalan sepanjang 794 kilometer, jembatan sepanjang 9072 meter, pembangunan tiga bandaran dan lanjutan delapan bandara, serta pembangunan rel kereta api 618,3 kilometer," ujarnya.

Realisasi PNBP dari Sumber Daya Alam juga kembali tumbuh positif sebagai dampak membaiknya harga komoditas internasional.

Komitmen pemerintah terhadap desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah termasuk desa semakin nyata yang ditunjukkan dengan peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pembiayaan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan eflsien seiring dengan peningkatan credit rating dan pengembangan pasarSBN, tuturnya.

Reformasi APBN dilakukan bersama dengan reformasi ekonomi lainnya untuk menciptakan kesempatan kerja, mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. (Rika)