FAKPP Meminta KPK Segera Umumkan Lukas Enembe Sebagai Tersangka Koruptor Dana 89 Milyar

INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA ; Forum Anti Korupsi Pembangunan Papua (FAKPP) yang terdiri dari berbagai elemen Masyarakat Papua di Wilayah se JABODETABEK menggelar Aksi Damai di depan Gedung KPK, Jakarta ,Senin(30/4)siang.


Aksi damai FAKPP ini meminta dan mendesak segera KPK RI mengumumnkan nama Lukas Enem (MANTAN Gubernur Papua 2013-2017) sebagai tersangka korupsi dana 89 milyar proyek peningkatan dalam APBD perubahan Tahun 2015, Jalan Kemiri-Depabre Kabupaten Jayapura 42 Km.

Ismail Asso selaku Ketua  Koordinator   mengatakan kami mempertanyakan kinerja  dalam transparansinya karena belum mengumumkan Lukas Enembe besebagai tersangka. Untuk itu kami hadir disini untuk meminta  KPK agar segera umumkan dan metetapkan sejumlah Pejabat di PU dan Pjabat Pemda Propinsi Papua yang terlibat, ujar Ismail.

FAKPP meminta KPK segera untuk mengaudit dan mendalami kasus-kasus korupsi selama Lukas Enembe berkuasa, antara lain ;
1. Lapangan Terbang Mamit yang tidak selesai
2. Jalan Munak-Oragi-Wolo APBD tiga tahun berturut-turut (2015-2017) 23 Milyar
3. Jalan Wamena – Ibele senilai 25 Milyar

FAKPP menilai KPK tidak serius menangangi dan mengungkap kasus korupsi di Papua karena samapai dengan sejauh ini belum mengaudit sejumlah kasus ini dan mengumumkan nama Lukas Enembe besebagai tersangka, ujarnya

Jangankan kasus-kasus ini dan banyak Kasus di Daerah Pedalaman, Daerah Pegunungan, Pesisir, Lembah dan Pulau-dan Teluk, jika KPK serius untuk menelusiri sekian banyak kasus yang melibatkan Lukas Enembe sejak berkuasa Tahun 2013-2017 kasus korupsi PU Papua yang melibatkan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua, tegas Ismail.

FAKPP mempertanyakan mengapa sejauh ini KPK belum mengumumkan nama Lukas Enembe sebagai tersangka terlibat dalamkasus Jalan Demta-Depabre sejauh 42 km merugikan uang Negara sebesar 89 Milyar rupiah? Ada apa dengan KPK? Jangankan sejumlahkasus daerah dipedalaman, KasusJalan Dempa-Depabre dekat Ibukota Propinsi Papua saja sejauh ini belum umumkan sejumlah pihak Pejabat yang terlibat. 

Untuk itu denganini kami hadir disini meminta KPK segera mengumumkan nama pejabat Papua yang terlibat dalam kasus jalan proyek peningkatan jalan dalam APBD perubahan tahun 2015, ini dari sekarang,ujar Ismail menutup.

Index Berita