Dana Desa Sebagai Solusi Mengentaskan Kemiskinan Perdesaan Di Gorontalo

INDONESIASATU.CO.ID:

Jumlah desa secara nasional tercatat sebanyak 74,754 desa. Dari jumlah tersebut sebanyak 687 tersebar di wilayah Provinsi Gorontalo. Kondisi itu menunjukkan wilayah Gorontalo saat ini didominasi oleh wilayah perdesaan.

Sebagai daerah yang didominasi wilayah perdesaan, sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun bagi Provinsi Gorontalo. Hanya saja kontribusi itu bersifat anomal dengan kondisi masyarakat perdesaan, khususnya yang bekerja di sektor pertanian. Sebagian masyarakat perdesaan telah kehilangan lahan pertanian akibat ekspansi kepemilikan lahan pemilik modal untuk pembangunan perkebunan, kawasan industri dan bahkan pembukaan lahan baru di pinggiran kota untuk kawasan komersil.

Kondisi tersebut memaksa sebagian dari mereka menjadi buruh tani dengan imbalan kerja tidak sepadan. Sebagiannya lagi melakukan urbanisasi ke perkotaan. Di samping itu, dengan makin menyusutnya luas lahan pertanian, serta jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang masih tinggi, kurang memberikan jaminan kehidupan yang layak. Hal ini mencerminkan angka kemiskinan di perdesaan cukup tinggi, ketimpangan yang lebar antar desa-kota, serta tingginya angka kemiskinan di perdesaan.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Maret 2017 menunjukkan, persentase penduduk miskin di wilayah Provinsi Gorontao Maret 2017 sebesar 17,65 persen. Mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen dibandingkan September 2016.

Kenaikan itu berimplikasi terhadap persentase penduduk miskin di perdesaan. Pada September 2016 persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 24,30 persen. Selanjutnya pada Maret 2017 menjadi 24,52 persen. Mengalami kenaikan 0,22 persen.

BPD Gorontalo mencatat, jumlah penduduk miskin Maret 2017 di Provinsi Gorontalo sebanyaj 205,37 ribu. Dari jumlah tersebut 88,38 persen tinggal di perdesaan. Sedangkan sisanya 11,62 persen tinggal di wilayah perkotaan.

Berangkat dari kondisi yang ada itu, Presiden RI Joko Widodo melalui Nawacia ketiga memberi perhatian khusus untuk desa. Yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Kebijakan ini dituangkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya UU tersebut menjadi landasan munculnya transfer dana desa. Setiap desa akan memperoleh dana dari pemerintah sebesar Rp1-1,4 miliar.

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk mmbiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemsayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa. Yaitu melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Program dana desa merupakan kebijakan fiskal yang pengelolaannya bersifat otonom. Aparat desa selaku pengelola dana desa diberi kewenangan dalam pemanfaatan dana desa. Stimulus alokasi anggaran ini diasumsikan akan mendorong kegiatan ekonomi perdesaan sekaligus dapat menciptakan dampakmekonomi. Sehingga memiliki implikasi yang kuat terhadap penurunan ketimpangan antar desa-kota serta mengurangi angka kemiskinan perdesaan.

Konsekuensi logis dari dana desa maka pemerintah dituntut untuk melakkan pengelolaan keuangan dana desa dengan baik. Mulai dari perencanaan menyusun APBDes, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, hingga pertanggung jawaban dana desa.

 Untuk itu hal pertama yang dilakukan desa adalah mendesain perencanaan secara terstruktur. Sebab selama ini pemerintahan desa tidak memiliki perencanaan yang baik. Tidak ada penganggaran yang terpola. Prpgram yang disusun belum tentu memiliki dampak terhadap kinerja perekonomian desa. Padahal dengan perencanaan yang baik dan terpadu dapat menurunkan kemiskinan perdesaan.

Tidak sedikit desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran menemui banyak kendal. Khususnya dalam penyusunanprogram prioritas. Apalagi dalam pemanfaatan dana desa harus digunakan seefisien mungkin sesuai prioritas penggunaan dana desa, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Data http://www.djpk.depkeu.go.id/simtrada, dana desa yang dialokasikan untuk Provinsi Gorontalo pada 2015 sebesar Rp179,96 miliar. Pada tahun 2016 sebesar Rp403,68 miliar. Serta pada 2017 sebesar Rp513 miliar. Alokasi anggaran itu diperuntukkan 657 desa.

Mengacu dari data yang ada, jumlah alokasi dana desa ke Gorontalo mengalami peningkatan signifikan setiap tahun hingga 2017. Bahkan akan lebih meningkat lagi untuk tahun 2018. Dari jumlah tersebut setiap desa memperoleh sekitar Rp800 jutaan rupiah. Jumlah yang sangar besar untuk suatu desa yang diasumsikan memiliki efek terhadap perbaikan angka kemiskinan perdesaan.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, setiap tahun dana desa selalu meningkat. Sementara jumlah desa tetap. Sebaliknya, angka kemiskinan di perdesaan justru meningkat. Ini menunjukkan adanya kesalahan dalam perencanaan dari penggunaan dari dana desa. Uang dalam jumlah besar itu belum memberikan pengaruh positif terhadap penduduk miskin di desa.

Karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan melakukan spending review atas belanja dalam penggunaan dana desa yang ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan perdesaan di Gorontalo.

Selanjutnya adalah dengan melakukan sinkronisasi dan evaluasi perencanaan program dalam MUSRENBANGDES dan APBDes dalam rangka lebih mendorong pada peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan.

Berikutnya adalah diperlukan pendampingan secara berkala dari instansi terkait Organisasi Perangkat Daerah maupun dari instansi vertikal pusat di daerah misal Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang dapat memberikan stimulus program kegiatan ekonomi dan peningkatan pendapatan keluarga di perdesaan.

Dan yang terkahir adalah dengan mempercepat penyerapan anggaran pemerintahan baik tingkat APBN, APBD maupun APBDes sehingga dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di perdesaan.

Semoga upaya tersebut memberi dampak pada turunnya angka kemiskinan khususnya di Gorontalo dan umumnya secara nasional.

Penulis,

Juanda - Kepala Seksi PPA II C, Kanwil DJPB Gorontalo

Index Berita