Adi Warman Memberikan Apresiasi Kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang Batal Menghadiri Pembukaan Rakernas Partai Hanura Versi Oesman Sapta

INDONESIASATU.CO.ID:

,JAKARTA - Berdasarkan pada hasil Munaslub-II 2018 Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) H. Adi Warman, SH., MH., MBA. sekaligus Kuasa Hukum Marsekal Madya TNI (Purn) DARYATMO, S.IP dan SARIFUDDIN SUDDING, SH., MH., mengadakan acara jumpa pers digelar pada Jumat,11 Mei 2018 di Kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Hanura di Jl. Raya Mabes Hankam, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

Dalam acara jumpa pers ini Adi Warman ingin menyampaikan beberapa hal agar pihak terkait dan masyarakat tidak terkecoh terhadap informasi pihak yang tidak bertanggung jawab.

Batalnya kehadiran dari  Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo bersama jajaran Kementerian Kabinet Kerja dalam  menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) I Tahun 2018, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) versi Sdr. OESMAN SAPTA - Sdr. HERRY LONTUNG SIREGAR, yang diselenggarakan di Gedung Gelanggang Remaja, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (8/9). Telah menjadikan sesuatu peristiwa yang jarang terjadi karena jauh sebelumnya terhembus berita akan dihadiri Presiden, akan tetapi kenyataan menjadi lain setelah orang nomor satu di Republik ini tidak kunjung tiba di acara Rakernas.

Adi Warman pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo atas ketidakhadirannya dalam Rakernas Partai Hanura di Pekanbaru sebagai tanda bahwa hukum sudah bisa ditegakkan, menandakan bentuk sikap tegas Presiden menghormati proses hukum yang sedang berlaku dan menghargai hati nurani rakyat, ujar Adi pada saat jumpa pers di kantor DPP Hanura, Jakarta Timur, Jumat(11/5).

Bapak PreSIden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, adalah pemimpin yang memahami dan taat serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak terkecuali Para Menteri, Pimpinan Lembaga tinggi Negara serta Panglima dan Kapolri, ujar Adi menambahkan

Penundaan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi , Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa  bakti 2015-2020, Tanggal 17 Januari 2018 berlaku "Asas Erga Omnes' yang berarti mengikat secara hukum terhadap pihak-pihak terkait; seperti Presiden Republik Indonesia beserta Para Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo - Jusuf Kalla, Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat dan Daerah serta Instansi Sipil dan Militer lainnya, termasuk Polri dan jajarannya, tuturnya

Disini saya juga menyampaikan apresiasi dan bangga sekali kepada Menteri Hukum dan HAM yang telah mematuhi penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 19 Maret 2018 yaitu Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015 -2020, Tanggal, 17 Januari 2018, dengan membuat catatan di website DirJen AU terkait dengan indentitas Partai HANURA yang disiti tegas dikatakan ada catatan no SK-nya dan ditegaskan masalah penundan tersebut sejak tanggal 19 Maret 2018, ungkap Adi.

Sejak adanya SK penundaan ini apapun yang dilakukan oleh DPP Hanura versi Sdr. OESMAN SAPTA - Sdr. HERRY LONTUNG SIREGAR tersebut adalah illegal dan dalam kesempatan ini juga dengan tegas kita pun memberikan memberikan Somasi Hukum kepada Sdr. OESMAN SAPTA dan Sdr. HERRY LONTUNG SIREGAR agar dapat mentaati pengadilan tata usaha negara, jika masih terus melakukannya maka somasi hukum yang akan ditanggungnya, tegas Adi.

Ada juga yang bertanya siapa yang bertanggung jawab dalam pencalegkan pasca penetapan nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 19 Maret 2018 yang berwewenang menurut hukum adminitrasi negara yang tentunya pada SK pengurusan Nomor : 22 yang ketua umumnya Sdr. OESMAN SAPTA dan seketaris Jendralnya Sdr.SARIFFUDIN SUDDING,SH.,MH., tetapi perlu diingat Munaslub-II tahun 2018 itu adalah turunan daripada SK nomor 22 yang secara kepedataan Munaslub sah dan sekarang sedang di jalankan kependaftaraan kementerian Hukum dan HAM jika itu ditanda tangani maka selesai sudah persoalan ini, jelas Adi.

Jadi sekali lagi saya menegaskan kepada Sdr. OESMAN SAPTA dan Sdr. HERRY LONTUNG SIREGAR jangan lagi melakukan tindakan politik, apalagi mengaku bisa menandatangani pencalegkan atas nama DPP Partai Hanura, tegas Adi kembali.

Saya berharap dan saya nyakin kepada Sdr. OESMAN SAPTA dan Sdr. HERRY LONTUNG SIREGAR adalah warga negara yang patut akan hukum, mudah-mudahan mulai sekarang beliau tidak lagi mengatasnamakan DPP Partai Hanura yang menganggap dirinya sah kecuali penundaan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 24/6/2018/PTUN-JKT, Tanggal 19 Maret 2018 di cabut, harap Adi.

Index Berita